Tolak ICERD (Perlawanan Najib dan Kegagalan Mahathir)

Terinspirasi dengan gerakan aksi 212 yang terjadi di Indonesia, masyarakat Muslim yang dimotori oleh kaum Melayu di Malaysia juga melakukan hal yang sama. Sabtu (8/12/2018) adalah menjadi momen bersejarah, sekitar 500.000 muslim Malaysia turun ke jalan berkumpul di Merdeka Square (Lapangan Merdeka), Kuala Lumpur mendesak pemerintah berkuasa yakni koalisi Pakatan Harapan membatalkan rencana untuk meratifikasi ICERD. Aksi ini pun kemudian dikenal dengan sebutan Himpunan 812.

Dikutip dari wikipedia, ICERD adalah singkatan dari International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial). Malaysia adalah salah satu negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa yang juga ikut menyepakati konvensi tersebut. Meskipun ikut menjadi bagian lahirnya ICERD, namun Malaysia adalah salah satu negara yang belum meratifikasi kesepakatan tersebut dalam konstitusi negara mereka.

Wacana untuk meratifikasi ICERD sebenarnya sudah muncul sejak lama, namun berkali-kali gagal diwujudkan. Koalisi pemerintahan sebelumnya yakni Barisan Nasional, yang mayoritasnya adalah anggota parlemen berasal dari Partai UMNO (United Malays National Organisation) – partainya kaum Melayu yang telah berkuasa sejak Malaysia merdeka sampai Pemilu terakhir bulan Mei 2018 – selalu menolak agenda untuk meratifikasi tersebut.

Alasan utama UMNO menolak adalah jika ICERD ini diratifikasi, maka sama saja menyamakan kedudukan antara kaum Melayu, China, dan India, dan menghilangkan hak istimewa kaum Melayu, sebagai etnis Pribumi. Sebenarnya hal yang wajar penolakan tersebut, karena mereka tidak mau bernasib sama seperti Singapura, dimana etnis Melayu sudah terpinggirkan dan kalah bersaing dari etnis pendatang China.

Dengan mendapatkan dukungan dari Partai Islam Se-Malaysia (PAS), maka semakin kuatlah basis massa dalam Himpunan 812 ini. “Melayu sudah pasti adalah Muslim dan Muslim sudah pasti adalah orang Melayu”, menjadikan Himpunan 812 ini sebagai Aksi Bela Islam menurut versi Malaysia yang terinspirasi dari Aksi Bela Islam di Indonesia. Apalagi mayoritas massa aksi menggunakan kostum Putih dan meneriakan kalimat takbir “Allahu Akbar”, serta banyak juga massa yang mengibarkan bendera bertuliskan kalimat Tauhid.

Meskipun pemerintah berkuasa saat ini yakni koalisi Pakatan Harapan dengan Tun Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri telah menyatakan tidak akan meratifikasi ICERD jauh-jauh hari sebelum Himpunan 812, namun tetap saja tidak mengurangi animo rakyat untuk turun. Massa aksi tetap meneriakan kata-kata bahwa koalisi saat ini Pakatan Harapan sebagai biang kerok yang patut untuk disalahkan, serta menuding Mahathir telah gagal menyelamatkan hak kaum Melayu.

Ini Simbol Perlawanan Najib?

Dalam aksi tersebut muncul seorang Tokoh Besar yang saat ini tengah menjadi sorotan, yakni Datuk Seri Najib Razak. Dialah Perdana Menteri sebelumnya (PM ke-6) yang berkuasa selama 10 tahun (2009-2018), anak didikan Mahathir di UMNO, yang kemudian berhasil dikalahkan oleh Mahatahir pada Pemilu (Pilihan Raya Umum/PRU-14), bulan Mei lalu. Saat ini Najib tengah menjadi tersangka dalam kasus korupsi 1MDB yang membuat Malaysia hampir bangkrut setelah Mahathir duduk kembali sebagi PM.

Alasan ingin mengungkap skandal korupsi Najib, menjadikan Mahathir (usia saat ini 93 tahun) yang sebenarnya sudah pensiun dari panggung politik sejak 2003, akhirnya turun gelanggang kembali dengan mendirikan partai baru (Parti Pribumi Bersatu Malaysia) dan bergabung dengan opisisi Pakatan Harapan untuk mengalahkan Najib. Tak ada jalan lain bagi Mahathir, jika ingin menyelamatkan Malaysia maka harus ikut dalam PRU-14. Misinya adalah mengalahkan koalisi Barisan Nasional dengan UMNO sebagai partai penguasa sejak Malaysia merdeka, dan menurunkan Najib dari kursi PM, adalah jalan keluar untuk menyeret Najib ke perkara hukum.

Selain kemunculan Najib dalam aksi tersebut, juga diramaikan kehadiran Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang yang merupakan Tokoh Islam dan Presidan dari PAS. Meskipun UMNO dan PAS biasanya selalu berseberangan dalam agenda politik karena belum pernah terikat dalam koalisi, namun kali ini mereka dipersatukan dengan isu bersama yakni penolakan terhadap ratifikasi ICERD. Kedua partai ini sama-sama mengerahkan ratusan ribu massa. Masing-masing mengklaim, UMNO menurunkan sekitar 200.000, dan PAS menurunkan 250.000-300.000. Aksi yang berakhir sampai pukul 18.00 waktu Malaysia ini diakhiri dengan doa, berharap Allah SWT segera menumbangkan kezaliman Pakatan Harapan dan mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada UMNO.

Kegagalan Mahathir dan Pakatan Harapan

Di tengah aksi tersebut, redaksi Aktual.com mewawancarai beberapa massa aksi. Selain ingin menyelamatkan Islam dan Melayu, mayoritas massa aksi sepakat bahwa Mahathir dengan koalisinya Pakatan Harapan telah gagal membawa perubahan Malaysia. Janji-janji politik yang diucapkan pada waktu kampanye lalu pun sekarang hanya tinggal janji tanpa adanya realisasi.

“Kita nak menegakan agama Islam di Malaysia ini. Kedua kita nak memartabatkan Melayu di Malaysia ini. Kita bantah ICERD ini bukan karena kita rasis, tapi kita nak meninggikan orang Melayu sebagai orangk asli Malaysia ini. Bagi kami Mahathir ini dia pun sudah lanjut usia. Diapun nampaknya sudah mulai berpikir tak waras, tak memperhatikan pendapat orang-orang disekelilingnya,” kata Muhammad Nazmi Adha, peserta aksi dari negeri Selangor saat diwawancarai.

“Dengan ikut perhimpunan ini, kita udah mulai tak tahan lagi. (Ini adalah bentuk kegagalan kerajaan PH) Kita nak tunjukan kepada kerajaan (Pakatan Harapan) bahwa rakyat ini ada, The Power of People. Kepemimpinan baru kita tak nampak apa yang telah mereka perbuat. Mereka bilang nak tolong Melayu tapi kita tak nampak apa-apa. Malah banyak yang mereka perbuat mereka putar balikan,” kata Amar Zafi, peserta aksi dari Pucuk.

Mahathir: Demonstrasi Tak Bisa Tumbangkan Pemerintahan Demokratis

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, tegaskan demonstrasi tidak akan bisa menumbangkan pemerintahan yang terpilih secara demokratis.

Penegasan itu disampaikan Mahathir saat mengomentari aksi anti-ICERD atau aksi 812 yang menolak Konvensi PBB yang melarang segala bentuk diskriminasi ras.

Dilansir kantor berita Bernama dan Malay Mail, Rabu (12/12/2018), Mahathir mengatakan, meskipun pemerintahan Pakatan Harapan mengizinkan unjuk rasa di jalanan, hanya melalui pemilihan umum (pemilu) saja pemerintahan bisa diganti.

“Jika pemilu dikesampingkan, jika kita mengikuti apa yang diinginkan demonstran, demokrasi tidak akan muncul. Sementara kita mengizinkan demonstrasi, kecil atau besar, demonstrasi itu sendiri tidak bisa menjatuhkan pemerintahan,” tukas Mahathir.

“Apa yang bisa menjatuhkan pemerintahan adalah pemilu,” katanya dalam wawancara dengan acara televisi lokal RTM1 ‘Bicara Khas Bersama Perdana Menteri’.

Mahathir menambahkan, pemilu bisa digelar lebih awal untuk meraup dukungan rakyat, jika jelas-jelas pemerintahan yang ada telah gagal. Pernyataan itu disampaikan Mahathir saat mengomentari aksi anti-ICERD (International Convention on Elimination of All Forms of Racism) yang digelar oleh kelompok oposisi pada Sabtu (8/12) lalu.

Ditegaskan Mahathir bahwa pemerintahan Pakatan Harapan tidak akan membatasi kebebasan berbicara. Dia juga menekankan bahwa rakyat bebas untuk mengkritik pemerintahan.

“Kita membutuhkan pemerintahan yang kuat tapi tidak sampai ke tahap dimana kritikan diabaikan, sebagai contoh, menyangkal peran menteri-menteri di mana mereka harus setuju pada apapun yang diinstruksikan pemimpinnya,” sebutnya.

Mahathir menyebut bahwa kekuatan pemerintahan itu sangat penting dan dibutuhkan, khususnya dalam menangani persoalan yang muncul dalam masyarakat. Jika pemerintahan tidak kuat, sebut Mahathir, tidak akan mungkin bisa mengatasi persoalan dan konflik yang muncul karena tidak akan ada yang menghormati pemerintahan yang lemah.

“Mungkin tidak akan ada rasa hormat bagi pemerintahan. Itulah mengapa kita butuh pemerintahan yang kuat tapi tidak sampai ke tahap mengabaikan kritikan yang disampaikan pihak manapun,” tegas Mahathir.

ICERD yang melarang segala bentuk diskriminasi ras mulai diadopsi dan ditandatangani sejak 21 Desember 1965, kemudian mulai diberlakukan pada 4 Januari 1969. Tercatat hingga Januari 2018, sudah ada 88 negara yang menandatangani dan 179 pihak yang mendukungnya. Malaysia belum juga meratifikasi ICERD karena ada kekhawatiran bahwa Konvensi PBB itu akan mengganggu hak-hak istimewa etnis Melayu dan mengancam status Islam sebagai agama resmi Malaysia.

Pada 23 November lalu, pemerintahan Mahathir memutuskan tidak meratifikasi ICERD setelah penolakan menyeruak. Pemerintah Malaysia menyatakan akan terus mempertahankan Konstitusi Federal Malaysia yang berisi kontrak sosial yang telah disepakati seluruh ras di Malaysia saat negara itu dibentuk.

Conclusions:

 Koalisi PH dan Kemajuan Berdemokrasi di Malaysia

Aksi demonstrasi dengan hashtag #Himpunan812 telah berlangsung sukses kemarin di Lapangan Merdeka, Kuala Lumpur. Aksi yang ditujukan sebagai penolakan terhadap ICERD telah berlangsung secara tertib dan aman tanpa adanya bentrokan antara masyarakat dengan kepolisian.

Aksi yang dihadiri lebih dari 500.000 massa ini mencatatkan sejarah baru dalam kemajuan berdemokrasi, bahwa pemerintah koalisi PH tidak melakukan tindakan represif kepada massa demonstran.

Sangat berbeda dengan penguasa sebelumnya yakni koalisi BN, yang selalu merespon massa demonstran sebagai kelompok yang harus ditertibkan karena dapat mengganggu kestabilan politik dalam negeri.

#Himpunan812 Tak Sama dengan #Aksi212

Kesuksesan aksi demonstrasi yang telah berlangsung di Jakarta dan dikenal dengan sebutan #Aksi212 telah memberikan inspirasi kepada rakyat Malaysia untuk melakukan aksi serupa di Kuala Lumpur dengan sebutan #Himpunan812.

Jika #Aksi212 dilakukan dengan tujuan menyelamatkan islam dari penista agama dan penguasa yang tak adil, maka #Himpunan812 ditujukan untuk menyelamatkan islam dan kaum melayu dari penguasa yang ingin menghilangkan hak-hak istimewa mereka tersebut.

Walaupun sama-sama memiliki misi ingin menyelamatkan islam, namun secara kepentingan politik yang dilakukan oleh demonstran #Himpunan812 ini adalah upaya koalisi oposisi yang dulunya pernah berkuasa dalam waktu lama ingin mengganggu koalisi pemerintah saat ini.

Padahal pemerintah saat ini telah menegaskan tidak akan mencabut hak-hak istimewa untuk islam dan kaum melayu di Malaysia. PM Mahathir Mohamad juga telah menjamin perihal tersebut, bahwa kabinetnya tak akan meratifikasi ICERD.

Oleh: Arbie Marwan

Sumber: https://www.aktual.com/tolak-icerd-perlawanan-najib-dan-kegagalan-mahathir/

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Post Author: atukdalang

Leave a Reply